Pressure.co.id, Gorontalo – Seorang kepala dinas di salah satu instansi pemerintahan daerah di Gorontalo dilaporkan mengabaikan perintah langsung dari pimpinannya demi memuluskan kerjasama dengan pihak tertentu. Langkah kontroversial ini diduga kuat berkaitan dengan hubungan utang-piutang yang besar.
Kepala dinas tersebut dikabarkan berupaya membatalkan perintah tertulis dari pimpinannya dengan mencari dukungan dari beberapa anggota legislatif. Tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk membayar balik atau mengamankan posisi pribadinya, meskipun berlawanan dengan regulasi dan kepentingan publik.
“Dia lebih memprioritaskan kepentingan pihak tertentu yang jelas memiliki pengaruh besar terhadapnya, daripada menjalankan perintah pimpinan. Hal ini sangat memprihatinkan dan merusak integritas dinas,” ujar salah seorang pegawai yang mengetahui situasi tersebut.
Akibat tindakan kepala dinas ini, pelayanan di instansi terkait menjadi terhambat. Beberapa program penting yang seharusnya segera dilaksanakan tidak berjalan sesuai jadwal, menyebabkan masyarakat yang membutuhkan layanan merasa dirugikan.
Selain itu, kepala dinas tersebut juga dilaporkan aktif mencari dukungan dari beberapa anggota legislatif untuk menentang kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh pimpinannya. Hal ini dinilai sebagai upaya untuk memperkuat posisinya dan memecah hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif.
“Kondisi ini tidak hanya mengganggu stabilitas internal dinas, tetapi juga menghambat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah,” tambah sumber tersebut.
Sampai berita ini diturunkan, pihak media telah berupaya meminta keterangan dari kepala dinas yang bersangkutan dan juga pimpinannya. Namun, keduanya belum memberikan tanggapan resmi terkait isu ini. (Tim)
