Pressure.co.id, Gorontalo Utara – Aktivis Gorontalo Utara, Roy Ahmad, mengeluarkan kritik keras terhadap rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Gorut untuk melanjutkan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahap II. Ia menyebut kebijakan ini sebagai keputusan gegabah yang mengabaikan kondisi nyata keuangan daerah yang semakin kritis.
Dalam pernyataannya, Kamis (2/1/2025), Roy dengan tegas meminta Pemda membatalkan rencana tersebut dan fokus memperbaiki keuangan daerah yang saat ini berada dalam situasi nyaris kolaps. Ia mengungkap beberapa fakta mengkhawatirkan: belanja pegawai menyedot 45% dari APBD 2025, hutang belanja tahun 2023 dan 2024 yang belum terbayar, serta ketidakjelasan anggaran untuk PPPK di APBD 2025.
“Ini adalah bentuk pengelolaan yang sembrono. Bagaimana mungkin daerah dengan defisit anggaran dan hutang yang menumpuk masih memaksakan perekrutan pegawai baru? Apakah Pemda Gorut benar-benar paham dengan kondisi keuangan kita?” ujar Roy dengan nada tajam.
Langkah Pemda Dinilai Tidak Rasional dan Berisiko Tinggi
Roy mempertanyakan logika di balik kebijakan ini. Ia menyebut bahwa kebutuhan pegawai di Gorut saat ini sudah mencukupi dan menilai rekrutmen CASN hanya akan menjadi beban tambahan yang tidak diperlukan.
“Belanja pegawai sudah hampir separuh APBD. Dengan kondisi seperti ini, apa yang sebenarnya Pemda coba capai? Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal keberlangsungan ekonomi daerah. Jangan sampai kita terus menggali lubang yang makin dalam,” tegasnya.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Jangan Asal Bertindak
Roy mendesak Pemda Gorut untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna menemukan solusi lebih strategis. Ia juga meminta agar dilakukan Analisa Jabatan (Anjab) yang realistis untuk memastikan bahwa kebutuhan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Pemda harus rasional. Jangan bertindak seolah-olah keuangan daerah ini tidak punya batas. Yang dibutuhkan saat ini adalah pemulihan, bukan menambah beban dengan kebijakan yang tidak mendesak,” kata Roy.
Hentikan Tradisi Buruk Mewariskan Masalah Keuangan
Roy memberikan peringatan keras agar Pemda tidak meninggalkan warisan buruk berupa kekacauan keuangan bagi pemerintahan berikutnya. Ia menilai, kebijakan perekrutan CASN di tengah situasi krisis ini hanya akan menyulitkan pemerintahan baru yang akan dilantik nanti.
“Ini soal tanggung jawab moral dan rasionalitas. Jangan meninggalkan pemerintahan berikutnya dengan bom waktu berupa beban keuangan yang sulit diatasi. Tahun 2025 seharusnya menjadi titik balik bagi Gorut, bukan menjadi awal kehancuran,” tambahnya.
Prioritaskan yang Sudah Mengabdi
Jika kondisi keuangan sudah stabil, Roy menyarankan perekrutan pegawai dengan skala prioritas, terutama bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di Gorut. Namun, ia menegaskan, hal tersebut hanya bisa dilakukan setelah kondisi keuangan benar-benar pulih.
“Jangan jadikan keputusan politik hari ini sebagai alasan untuk memperburuk keuangan daerah. Pemerintahan baru nanti tidak boleh disandera oleh kebijakan yang sembrono,” pungkas Roy.
Pernyataan Roy Ahmad ini menjadi peringatan keras bagi Pemda Gorut. Dengan kondisi keuangan yang tertekan, rencana perekrutan CASN tahap II dianggap sebagai langkah yang tidak bertanggung jawab, sekaligus ancaman nyata bagi stabilitas anggaran daerah. (BYP)
