Dikepung Pemeriksaan, Kepala Desa di Kwandang Terseret Pusaran Dugaan Korupsi BKAD

  • Bagikan
Dikepung Pemeriksaan, Kepala Desa di Kwandang Terseret Pusaran Dugaan Korupsi BKAD (Foto: Ilustrasi)
banner 468x60

Pressure.co.id GORONTALO UTARA — Aroma tak sedap dari dugaan korupsi di tubuh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) kian menyengat. Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara (Gorut) tak lagi sekadar mengendus, tetapi mulai menekan—memanggil satu per satu kepala desa di Kecamatan Kwandang untuk dimintai pertanggungjawaban.

Rabu (29/4), halaman kantor kejaksaan tampak “dipenuhi sunyi yang tegang”. Para kepala desa datang bergiliran, mengenakan kemeja putih dan celana hitam—seragam yang terkesan rapi, namun tak mampu menyembunyikan beban situasi yang mereka hadapi. Satu per satu melangkah masuk, bukan untuk seremoni, melainkan pemeriksaan.

Di balik pintu tertutup, penyidik Kejari Gorut menggali keterangan secara intensif. Tak ada ruang untuk spekulasi liar—yang ada hanya pertanyaan tajam, dokumen yang diuji, serta jejak anggaran yang mulai ditelusuri secara sistematis.

Salah satu kepala desa yang sempat ditemui mengakui bahwa pemeriksaan berkutat pada dokumen pertanggungjawaban (SPJ), khususnya terkait kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang difasilitasi melalui BKAD. Pernyataan ini menjadi sinyal penting: fokus penyidikan mengarah pada potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran kegiatan yang selama ini kerap luput dari pengawasan publik.

Langkah Kejari Gorut ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah fase krusial dalam membongkar kemungkinan praktik koruptif yang melibatkan struktur antar desa. Penyidik tengah merangkai potongan puzzle—dari aliran dana, legalitas kegiatan, hingga validitas laporan pertanggungjawaban.

Namun hingga kini, kejaksaan masih memilih bungkam. Belum ada pernyataan resmi terkait hasil pemeriksaan maupun status hukum para pihak yang telah diperiksa. Diamnya institusi penegak hukum ini bisa dimaknai sebagai strategi—mengunci informasi sambil memperkuat konstruksi perkara.

Yang jelas, pemanggilan kolektif kepala desa ini bukan peristiwa biasa. Ini adalah indikasi bahwa perkara BKAD tidak berdiri di ruang sempit, melainkan berpotensi menyeret banyak pihak dalam lingkaran yang lebih luas.

Publik kini menunggu: apakah ini akan berujung pada penetapan tersangka, atau sekadar berhenti sebagai riak pemeriksaan administratif?

Satu hal pasti—ketika aparat mulai bergerak senyap namun masif, biasanya ada sesuatu yang besar sedang diurai.

banner 325x300
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copy Paste Tidak Diizinkan!