Pressure.co.id GORONTALO UTARA – Penanganan dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Dulukapa mulai memasuki tahap awal yang lebih konkret. Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo Utara memastikan telah mengambil langkah awal dengan memanggil dan memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui alur penggunaan anggaran tersebut.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Gorut, Romi Prayoga, menegaskan bahwa proses klarifikasi awal telah dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).
“Kami dari pihak kejaksaan sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan,” ujarnya, Rabu (29/4).
Langkah ini menjadi pintu masuk bagi penanganan yang lebih komprehensif. Namun demikian, Kejari memilih jalur koordinatif dengan menyerahkan penanganan lanjutan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat, guna melakukan audit investigatif secara menyeluruh.
Menurut Romi, pelibatan APIP merupakan prosedur penting untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kerugian negara sebelum proses hukum ditingkatkan ke tahap berikutnya.
“Kasus ini kami limpahkan ke APIP, yaitu Inspektorat. Nanti APIP akan melakukan audit sekaligus investigasi langsung,” jelasnya.
Dorongan Audit Total: Buka Semua Jejak Anggaran
Di sisi lain, pelapor menilai langkah awal tersebut belum cukup tanpa disertai audit menyeluruh terhadap penggunaan dana BOK, terutama sejak awal masa jabatan kepala puskesmas yang bersangkutan. Audit total dianggap krusial untuk mengurai dugaan penyimpangan secara sistematis dan transparan.
Desakan ini mencerminkan kekhawatiran adanya pola penggunaan anggaran yang berpotensi tidak sesuai peruntukan, sehingga berisiko merugikan keuangan negara dan pelayanan publik di sektor kesehatan.
“Kami mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana BOK, sehingga tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan keuangan negara,” tegas pelapor.
Menunggu Hasil Audit, Publik Pantau Ketat
Hingga kini, proses masih berada pada tahap awal dan sangat bergantung pada hasil audit investigatif dari Inspektorat. Hasil tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Kejari untuk menentukan apakah kasus ini dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan atau bahkan penyidikan.
Sementara itu, awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Inspektorat maupun Dinas Kesehatan guna memperoleh gambaran utuh terkait dugaan kasus ini.
Perkembangan perkara ini pun menjadi sorotan publik, mengingat dana BOK merupakan instrumen vital dalam mendukung layanan kesehatan dasar. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya menjadi harga mutlak demi menjaga kepercayaan masyarakat.
