Pressure.co.id, Gorontalo Utara, 15 Januari 2025 – Anggota grup WhatsApp “Kase Bae Gorut” mendesak Roy Ahmad untuk segera mengirimkan surat kepada Komisi I DPRD Gorontalo Utara. Surat tersebut diharapkan bisa mempertanyakan hasil konsultasi yang dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Febryan Mohu, salah satu anggota grup, menekankan pentingnya transparansi dalam proses ini. “Meskipun konsultasi dilakukan tanpa didampingi oleh dinas terkait, teman-teman PPPK juga perlu tahu hasil dari konsultasi tersebut,” ujar Febryan.
Lebih lanjut, Febryan menyarankan agar diadakan pertemuan antara PPPK dan Komisi I DPRD Gorut untuk membahas hasil konsultasi tersebut. “Pertemuan ini penting untuk memberikan kepastian dan kejelasan kepada para PPPK mengenai proses dan hasil konsultasi yang telah dilakukan,” tambahnya.
Roy Ahmad, yang dikenal aktif dalam isu-isu pemerintahan daerah, diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi antara Komisi I dan para PPPK. “Kita semua menginginkan transparansi dan kejelasan dalam setiap langkah yang diambil pemerintah, terutama yang menyangkut hak dan kepentingan para PPPK,” tegas Febryan.
Desakan ini muncul sebagai bentuk kepedulian anggota grup terhadap nasib PPPK di Gorontalo Utara, yang berharap proses perekrutan berjalan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (***)
