Pressure.co.id, Gorontalo Utara, 30 Desember 2024 – Konferensi pers yang digelar Pemerintah Daerah Gorontalo Utara (Pemda Gorut) di Kantor Kominfo menjadi sorotan setelah mencuatnya kebijakan kontroversial yang berdampak pada tenaga pendidik. Acara ini diwarnai ketegangan, terutama karena absennya Penjabat (Pj.) Bupati Sila Botutihe, yang tampak terkejut sebelumnya dengan kehadiran media.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Gorut menjelaskan keputusan Pemda untuk tidak menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Ruang Talenta Guru (RTG), yang menjadi persyaratan guru honorer untuk mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Keputusan ini, menurut Pemda, didasarkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Ironisnya, meskipun formasi guru tetap dibuka, prioritas justru diberikan kepada pendaftar umum dengan latar belakang Pendidikan Profesi Guru (PPG), meski mereka tidak memiliki pengalaman mengajar di Gorut,” ungkap salah satu guru honorer yang kecewa dengan kebijakan tersebut.
Sertifikasi Guru dan Polemik Anggaran
Selain isu P3K, Sekda juga membahas keterlambatan pembayaran sertifikasi guru. Dana untuk tiga bulan telah tersedia di kas daerah, tetapi pencairannya hanya akan dilakukan secara bertahap. “Ada yang akan menerima satu bulan, ada yang dua bulan, karena DPA Dinas Pendidikan masih membutuhkan revisi,” ujarnya. Sisa pembayaran akan dilunasi pada tahun 2025 setelah pergeseran anggaran dilakukan.
Seleksi Ketat Tahap Kedua P3K
Untuk penerimaan P3K tahap kedua, Pemda Gorut mengumumkan akan menerapkan seleksi lebih ketat untuk membatasi pendaftar umum demi menekan belanja pegawai pada tahun anggaran 2025. Namun, kebijakan ini dipertanyakan efektivitasnya karena formasi yang telah dibuka tetap harus diisi, sehingga peluang bagi guru honorer yang telah lama mengabdi tetap tertutup.
Reaksi dan Harapan
Ketidakhadiran Pj. Bupati di konferensi pers ini juga menimbulkan tanda tanya di kalangan awak media dan masyarakat. Meski demikian, Kepala Dinas Kominfo yang memimpin jalannya acara menyampaikan bahwa Pemda Gorut berharap adanya kebijakan khusus dari pemerintah pusat untuk membantu mengatasi keterbatasan keuangan daerah.
Konferensi pers ini meninggalkan banyak pertanyaan, terutama tentang arah kebijakan Pemda Gorut terhadap nasib tenaga pendidik yang telah lama mengabdi. Guru honorer mendesak agar pemerintah daerah lebih transparan dan adil dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung pada masa depan pendidikan di Gorontalo Utara. (Tim PJS)
