Pressure.co.id GORONTALO UTARA – Tokoh Pemuda Gorontalo Utara, Gusrandi Ahmad, menyoroti kinerja penegakan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara yang dinilai mulai memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Dalam rilis yang diterima redaksi pada Kamis (9/7/2026), ia menilai sejumlah perkara yang sedang ditangani belum menunjukkan perkembangan yang jelas sehingga memicu berbagai spekulasi publik.
Menurut Gusrandi, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ia menegaskan, persoalan utama bukan pada lembaganya, melainkan bagaimana penyidik mampu menunjukkan profesionalisme dalam menuntaskan setiap perkara yang telah ditangani.
“Jangan sampai nama baik institusi tercoreng hanya karena proses penanganan perkara berjalan lambat atau tidak memberikan kepastian hukum. Publik berhak mengetahui sejauh mana perkembangan kasus yang sedang ditangani,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan pemerintah pusat harus menjadi acuan bagi seluruh aparat penegak hukum di daerah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi melalui penanganan berbagai perkara besar yang berhasil dibawa hingga putusan pengadilan.
Karena itu, ia berharap semangat yang sama juga diterapkan di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Penanganan perkara, kata dia, harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak berhenti di tengah jalan.
Gusrandi juga mengingatkan bahwa setiap tahapan penyelidikan maupun penyidikan telah didukung anggaran negara. Dengan demikian, tidak seharusnya terdapat alasan yang menghambat penyelesaian perkara yang telah memasuki proses hukum.
“Negara telah mengalokasikan anggaran untuk setiap proses penegakan hukum. Karena itu, seluruh perkara yang sudah ditangani harus diproses secara serius hingga memperoleh kepastian hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai penegakan hukum yang konsisten akan menjadi bukti bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa membedakan status maupun kedudukan seseorang. Menurutnya, kepercayaan masyarakat hanya dapat dipulihkan apabila aparat penegak hukum mampu menunjukkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum benar-benar diterapkan.
“Jangan sampai masih muncul anggapan bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Penegakan hukum harus berjalan adil, objektif, dan tidak pandang bulu demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum,” pungkasnya. (Rilis)
