Pressure.co.id, Gorontalo Utara – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Utara, Ridwan Yasin, SH, MH, menyatakan kesiapannya untuk memimpin aksi demo damai bersama para guru menyusul gagalnya penerimaan ASN PPPK dan tertundanya pembayaran sertifikasi guru tahun 2024. Pernyataan ini ia sampaikan dalam diskusi daring yang berlangsung di grup WhatsApp “Kase Bae Gorut” pada Minggu, 29 Desember 2024.
Dalam diskusi tersebut, Ridwan menegaskan bahwa kegagalan ini bukan hanya merugikan para guru, tetapi juga mencerminkan lemahnya manajemen dan komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan. “Para guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang telah memberikan seluruh dedikasinya untuk mencerdaskan anak bangsa. Jika hak mereka terabaikan, maka ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus kita lawan bersama,” tegasnya.
Ridwan menyampaikan bahwa aksi demo damai adalah langkah terakhir untuk memastikan suara para guru didengar. “Ini bukan soal ingin menciptakan konflik, tetapi soal memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diterima para guru. Pemerintah harus bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran sertifikasi dan kegagalan dalam penerimaan ASN PPPK,” ujar Ridwan.
Gagalnya penerimaan ASN PPPK dan tertundanya sertifikasi guru dinilai sebagai pukulan telak bagi dunia pendidikan di Gorontalo Utara. Ridwan menilai bahwa masalah ini akan berdampak pada motivasi dan kualitas kerja para guru, yang pada akhirnya memengaruhi mutu pendidikan di daerah tersebut.
“Kita semua tahu bahwa sertifikasi guru adalah hak yang diberikan negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Jika hak ini tidak diberikan, bagaimana kita bisa berharap para guru bekerja dengan maksimal?” tambahnya.
Ridwan mendesak Pemerintah Daerah Gorut untuk segera memberikan klarifikasi dan solusi konkret atas masalah ini. Ia juga meminta transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan agar tidak ada lagi hak guru yang diabaikan.
“Pemerintah harus memberikan penjelasan. Apakah ini soal anggaran, teknis, atau ada faktor lain? Jika memang ada kelalaian, maka harus ada yang bertanggung jawab,” katanya.
Ridwan berharap aksi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan memastikan bahwa hak para guru tidak lagi terabaikan. “Ini adalah perjuangan bersama. Bukan hanya soal kesejahteraan guru, tetapi juga soal masa depan pendidikan anak-anak kita di Gorut,” pungkasnya.
Aksi damai yang direncanakan ini diharapkan dapat menjadi jalan menuju keadilan bagi para guru dan memastikan bahwa pendidikan di Gorontalo Utara kembali menjadi prioritas utama. (BYP)
