Pressure.co.id, Gorontalo Utara, 15 Januari 2025 – Roy Ahmad, seorang aktivis yang dikenal kritis terhadap isu-isu di Gorontalo Utara, mengangkat persoalan penguncian menu ketatausahaan dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang berdampak pada gagal bayar di sejumlah desa di Kecamatan Atinggola. Menurutnya, penguncian ini menyebabkan kepala desa (kades) di wilayah tersebut mengalami kesulitan dalam menjalankan administrasi keuangan desa.
Dalam pernyataannya, Roy Ahmad mengungkapkan keprihatinannya atas nasib para kades yang terjebak dalam situasi sulit akibat penguncian menu tersebut. “Kasihan para kades se-Kecamatan Atinggola, mereka tidak bisa melaksanakan pembayaran karena menu ketatausahaan di SISKEUDES terkunci,” ujarnya.
Roy juga mempertanyakan motivasi di balik penguncian tersebut. Ia mencurigai adanya perbedaan dalam pelaksanaan pelatihan SISKEUDES, terutama antara pelatihan yang diadakan oleh pihak tertentu dengan pelatihan yang dilakukan di Yulia. “Apa motivasi atas penguncian tersebut? Apakah karena pelaksana pelatihannya berbeda dengan yang di Yulia, atau ada alasan lain yang membuat kita semua penasaran?” tambahnya.
Persoalan ini menjadi sorotan karena SISKEUDES adalah sistem yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Namun, penguncian menu ketatausahaan justru menghambat operasional desa, khususnya dalam hal pembayaran yang sangat penting untuk mendukung kegiatan desa dan kesejahteraan masyarakat.
Roy Ahmad mendesak pihak berwenang untuk memberikan penjelasan terkait penguncian ini dan segera mencari solusi agar para kades dapat menjalankan tugas mereka tanpa hambatan. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan penyelesaian masalah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.
Sementara itu, beberapa kades di Kecamatan Atinggola berharap agar penguncian menu tersebut segera dibuka dan mereka dapat melanjutkan administrasi keuangan desa dengan lancar. Mereka juga meminta adanya kejelasan dari pihak terkait mengenai alasan di balik penguncian tersebut, agar situasi serupa tidak terulang di masa depan.
Kasus ini menjadi perhatian luas dan diharapkan segera ada tanggapan resmi dari pihak berwenang untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami para kades di Gorontalo Utara. (***)
