Pressure.co.id, Gorontalo Utara, 15 Januari 2025 – Diskusi hangat di grup WhatsApp “Kase Bae Gorut” kembali hangat saat topik mengenai polemik Surat Perintah Tugas (SPT) salah satu ASN diangkat. Ghandi Akase, salah satu anggota grup, menyampaikan pandangannya terkait pentingnya kontrol dalam dinamika demokrasi, terutama jika ada indikasi penyimpangan dalam birokrasi.
“Soal bawahan patuh pada atasan sudah dari sananya, dan Undang-Undang mengatur begitu. Tapi soal yang diduga aneh-aneh wajib didiskusikan, bahkan diributkan. Dalam dinamika berdemokrasi, segala desakan, tekanan, apalagi pemaksaan harus dikontrol, bahkan kalau perlu dilawan,” ujar Ghandi Akase dengan tegas.
Agus Musada menambahkan bahwa polemik SPT ini seharusnya dapat diselesaikan dengan mematuhi aturan yang berlaku dalam birokrasi. “Seharusnya Kepala Dinas taat pada aturan di birokrasi. Jika Kepala Dinas tidak melaksanakan perintah ini, saya hanya menyarankan agar SPT ini diambil alih oleh Sekda untuk penyerahan SPT dimaksud,” kata Agus.
Diskusi tersebut mencerminkan adanya perbedaan pandangan mengenai bagaimana sebuah perintah harus dijalankan dan sejauh mana kontrol serta diskusi diperlukan dalam proses birokrasi. Ghandi dan Agus sama-sama menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan, namun mereka juga menyoroti perlunya diskusi terbuka untuk mencegah penyimpangan.
Polemik mengenai SPT ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas pemerintahan, tidak hanya kepatuhan yang penting, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas. Diskusi di grup “Kase Bae Gorut” menjadi cerminan dari keterlibatan masyarakat dalam mengawal kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan birokrasi Gorontalo Utara. (***)
